Unras DBMTR

Telah di lakukan Monitoring Peristiwa Aksi unjuk rasa Pada Hari Senin, 29/07/2013 Pukul 13`00 Wib hingga 15`00 Wib, Aksi dilaksanakan di dua tempat, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten (Jl.Abdul Fatah Hasan Kota Serang) dan Pendopo Gubbernur Banten (Jl.K.H Syam`un Kota Serang), Aksi tersebut di Plopori oleh Enam Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Organtaktis Aliansi Lembaga Pemantau Infrastruktur Banten, Kordinator Lapangan Sdr, Edy Rana.

Personil Massa di Perkirakan 50 orang, Titik Kumpul Massa di depan Gedung DPRD Banten (Jl.Syekh Nawawi Al-Bantani, KP3B, Curug Palima Kota Serang-Banten) Massa Melakukan Konvoi dengan Menggunakan 5 Unit Kendaraan Roda Empat Mini dan 10 Unit Kendaraan Roda dua, Massa Juga terpantau Menggunakan alat Peraga, 2 Buah Spanduk, 2 Buah Baleho dll. Puluhan Massa tersebut tiba di Lokasi Aksi Sekitar Pukul 13`30 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten (Jl.Abdul Fatah Hasan Kota Serang).
Massa Mengawali Aksi Unras dengan orasi yang di sampaikan oleh Sdr, Musa Weliansyah (Aktifis Banten Selatan), adapun Materi orasinya adalah Sebagai berikut:
Pembangunan Drainase yang berlokasi di Saketi-Picung Pandeglang-Banten APBD Banten Tahun 2012 Sebesar Rp. 1000.000.000,- tidak Sesuai Spesifikasi dan Rawan Korupsi.

Pembebasan Lahan Jalan dan Jembatan Bogeg Kota Serang telah Menjadi temuan BPK RI Perwakilan Banten pada Tahun 2012 Sebesar 1,650.000.000,-

Pembangunan Jalan Bayah-Cikotok APBD Banten Tahun 2013 Sebesar Rp. 19000.000.000,- tidak Sesuai Spesifikasi dan Rawan Korupsi.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, Sdr, ir,Sutadi M.Si di duga telah Melakukan Pidana Umum Pemalsuan Dokumen Perusahaan (SBU LPJKD Banten) a/n PT Tcukul Indosarana guna Melancarkan Misinya agar Perusahaan tersebut menjadi Pemenang Tender Pembangunan Ruas Jalan Terate Banten lama Sumber Dana APBD Banten Tahun 2012 yang kisarannya Miliran Rupiah, Namun Aksi tersebut di gagalkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Banten.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, Sdr, ir,Sutadi M.Si di duga telah Melakukan tindakan KKN dengan Fakta, bahwa Sebagian Besar Proyek Drainase di Pecah Manjadi non tender (PL) dengan Nilai Rp.200.000.000,- di duga kuat Paket tersebut di bagikan Kepada Pengusaha Setoran di Provinsi Banten.

Massa Mencoba Mendobrak Barisan Dalmas Polres Serang dan Polda Banten, Sehingga Bentrok Fisik pun tak terelakan, di laporkan tidak ada Korban Jiwa dan Luka Serius dalam Bentrok Fisik tersebut.

Tepat pukul 14`00 Wib, Massa melanjutkan konvoi menuju Pendopo Gubernur Banten, di Laporkan tidak ada Personil Pengamanan dari Polres Serang maupun Polda Banten, hanya Personil Satpol PP sebanyak 15 orang, Korlap Sdr, Edy rana dalam orasinya Menuntut Gubernur Banten, Hj,Ratu Atut Chosiah agar :

Meresafle Kabinet Pejabat di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, di mulai dengan Kadis, Kabid, Kasi dan juga Panitia Lelang yang di duga telah melakukan Korporasi Korupsi.

Pembebasan Lahan Jalan dan Jembatan Bogeg Kota Serang yang telah Menjadi temuan BPK RI Perwakilan Banten pada Tahun 2012 Sebesar 1,650.000.000,- , dana Kerugian Negaranya Segera di Selesaikan oleh oleh Pengusaha Setoran dan DBMTR dengan Mengembalikan sejumlah uang tersebut ke kas Daerah Provinsi Banten dan Memberikan Rekomendasi Kepada Kejati, Kejari Maupun Polda Banten agar Memeriksa Pejabat Terkait di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten atas Dasar UU yang Mengatur tentang Korupsi

Merekomendasi DBMTR Banten agar Membongkar Pekerjaan Rigid Pavement yang terpasang pada Pembangunan Jalan Bayah-Cikotok APBD Banten Tahun 2013 Sebesar Rp. 19000.000.000,- yang tidak Sesuai Spesifikasi dan Rawan Korupsi.

Merekomendasikan Polda Banten agar Memeriksa Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, Sdr, ir,Sutadi M.Si yg di duga telah Melakukan Pidana Umum Pemalsuan Dokumen Perusahaan (SBU LPJKD Banten) a/n PT Tcukul Indosarana
Tepat pukul 15`00 Wib, Massa Aksi Membubarkan diri, Giat aman terkendali, (http://bantensakti.blogspot.com/2013/07/aliansi-lembaga-pemantau-insfratruktur.html)